Wagub DKI Jelaskan Alasan Jawab Isu Formula E Via Situs PPID
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menjelaskan alasan pihaknya menjawab beberapa isu soal Formula E lewat keterangan tertulis yang diunggah di situs resmi PPID DKI Jakarta.
Riza menyatakan bahwa karena begitu banyak informasi beredar soal Formula E, lebih baik menjawab langsung melalui keterangan resmi ketimbang harus meladeni pertanyaan satu per satu.
"Di luaran beredar pembiayaannya dianggap fantastis, itu kan harus dijawab. Daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID sehingga di situ dapat dengan jelas," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/9) malam.
Riza mengatakan bahwa salah satu hal yang diluruskan dalam keterangan tertulis tersebut adalah soal biaya commitment fee yang disebut mencapai Rp2,3 triliun.
"Itu kan tidak betul. Tidak pernah kita membayar commitment fee (segitu). Yang benar adalah Rp560 miliar untuk 3 tahun ke depan. Jadi bukan setahun," katanya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan Formula E ke depan, pihaknya berharap tidak lagi menggunakan APBD, tapi dengan dana dari sponsor.
"Diharapkan ke depan pembiayaan tidak lagi dengan APBD, diharapkan ke depan dengan dana publik, sponsor, partisipasi masyarakat. Memang kita harus siap membangun partisipasi publik," katanya.
Riza melontarkan pernyataan ini setelah PemprovDKI Jakarta memberikan keterangan tertulis soal Formula E berjudul dengan tajuk "katanya vs faktanya" di situsPPID. Ada 12 poin dalam keterangan itu.
Salah satunya adalah Pemprov menanggapi tudingan yang menyebut penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Ibu Kota merupakan pemborosan APBD.
Dalam keterangan tertulis itu, disebut bahwa hampir semua pergelaran dunia, mulai Asian Games, Olimpiade, Formula 1, MotoGP, hingga Formula E membutuhkan dana dari pemerintah, termasuk Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika Maret 2022.
"Asian Games 2018, MotoGP Mandalika Maret 2022, dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN/APBD karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar biasa bagi Indonesia," tulis Pemprov DKI.
Manfaat ekonomi yang dimaksud adalah memberikan stimulus ekonomi dan multiplier efek. Sementara itu, dengan manfaat reputasional, citra Indonesia dan Jakarta akan semakin baik di dunia sehingga bisa merangsang pariwisata dan investasi.
[Gambas:Video CNN]
Lebih lanjut, Pemprov menyatakan tidak ada dana bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan ajang Formula E beberapa tahun ke depan. Mereka menjelaskan bahwa hal itu sudah dikaji ulang akibat pandemi.
Hasil kesepakatan baru antara Jakpro dengan FEO adalah periode pelaksanaan disesuaikan menjadi 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024.
Pemprov menyatakan, sejauh ini, biaya komitmen fee yang telah dibayarkan sebesar Rp560 miliar. Namun, itu bukan hanya untuk tahun pertama penyelenggaraan, tapi semua tahun. Biaya itu dibayarkan sebelum pandemi Covid-19.
"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024. Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp150 miliar, tidak dibayar oleh APBD, tapi akan bersumber dari sponsorship
yang akan dilakukan oleh Jakpro," tulis Pemprov.
0 Response to "Wagub DKI Jelaskan Alasan Jawab Isu Formula E Via Situs PPID"
Post a Comment