Bareskrim Polri Diajak Turun ke Lumajang Mensos Minta Usut Pemotongan Bansos dan BPNT
SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, menjadi perhatian pusat. Bahkan penyidik Mabes Polri akan dilibatkan dalam penyelidikan dugaan pemotongan bansos dalam program keluarga harapan (PKH) dan BPNT (bantuan pangan non tunai) itu.
Dugaan pemotongan bansos dan BPNT itu terjadi di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. Dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengajak Bareskrim Polri mengambil peran untuk mengusutnya.
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengidentifikasi masalah yang diadukan oleh semua penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, Risma juga meminta tim penyidik Polri mengamati mekanisme di lapangan ketika bantuan turun dari Kementerian Sosial.
"Keluhan warga akan kami selesaikan bersama-sama permasalahannya. Kalau dilihat, ada masalah administrasi dan masalah yang disangkutpautkan pidana. Nah kami mengajak Bareskrim Mabes Polri untuk ikut menangani," tegas Risma saat mendatangi posko pengaduan di Desa Sawaran Kulon, Minggu (29/8/2021) malam.
Sementara Bupati Lumajang, Thoriqul Haq di depan Mensos Risma mengaku, bhawa hasil pengamatannya banyak dugaan praktik penyelewengan pada pendistribusian bansos.
Untuk itu, Thoriqul meminta agar jajaran pemda diberi kesempatan untuk ikut mengawasi implementasi regulasi pencairan bansos di lapangan.
"Saya sudah meminta izin kepada Bu Risma agar mulai sekarang para camat, kepala desa, teman-teman PKH mendata dan penerima PKM harus dipampangkan di balai desa. Ditunjukan dengan nominal, dengan penjelasan semua supaya transparan. Termasuk orang yang menerima juga harus tahu," ujar Thoriqul. ****
0 Response to "Bareskrim Polri Diajak Turun ke Lumajang Mensos Minta Usut Pemotongan Bansos dan BPNT"
Post a Comment